Perda KTR Kota Bogor Segera Direvisi

Bogor (Antara Megapolitan) – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, merevisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rangka memperkuat peraturan daerah tersebut agar lebih optimal.

“Ada beberapa pasal dan bab yang akan kita perbaharui, rencana revisi sudah kita ajukan, dan kini sudah dalam pembahasan,” kata Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nia Nurkania di Bogor, Kamis.

Beberapa pasal yang akan berubah di antaranya pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I Poin 6 yang menjelaskan istilah rokok sebagai olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

“Pada bab ini kita ini memberikan definisi yang lebih jelas lagi tentang rokok, semua jenisnya termasuk didalamnya,” kata dia.

 

Kawasan Tanpa Rokok Bogor

 

Revisi selanjutnya bagian ke II pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban, dimana pimpinan lembaga atau badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.

“Pada poin ini kita akan menambahkan, pengawasan tidak boleh ada asbak rokok di ruangan yang menjadi kawasan tanpa rokok,” katanya.

Nia menegaskan, revisi Perda KTR bertujuan untuk memperkuat peraturan daerah tersebut dan menyempurnakannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

“Karena waktu Perda KTR dibentuk kita tidak memiliki acuannya, Kota Bogor kota pertama yang menerbitkan Perda KTR,” katanya.

Revisi juga dilakukan pada Pasal 8 Bagian Kesatu Ketentuan Umum, dimana tidak boleh lagi ada penjualan rokok secara terbuka seperti di mini market, dan SPG penjual rokok di kawasan tanpa rokok.

“Kami mengawal revisi Perda KTR ini agar semakin disempurnakan dan diperkuat. Sehingga implementasnya menjadi lebih optimal,” katanya.

Pemkot Bogor telah mensahkan Perda KTR Nomor 12 Tahun 2009. Aturan tersebut juga diperkuat dengan Perwali Nomor 7 Tahun 2010 tentang jutlak dan jutnis pelaksanaan Perda KTR.

Perda KTR merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian tembakau, melindungi masyarakat dari bahaya merokok dan mencegah perokok baru. Selain Perda KTR, Pemkot Bogor juga menerbitkan Perwali Nomor 3 Tahun 2014 lalu diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang reklame.

Sejak diterbitkannya Perwali dan Perda tentang reklame, Pemerintah Kota Bogor tidak lagi menerima iklan rokok baik dalam bentuk reklame, baliho, spanduk maupun sponsor kegiatan.

“Target 2017 ini revisi Perda KTR selesai,” kata Nia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *