Hasil Monev Implementasi Larangan Pemajangan (Displai) Produk dan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Kota Bogor 2017

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok sebesar 67% dari seluruh penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina, Rusia dan Amerika Serikat. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Global Adult Tobacco Survey (GATS) : Indonesia Report 2011. World Health Organization.)

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 1.064.687 orang pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bogor pun memiliki kemauan pengendalian tembakau yang sangat kuat. Hal itu terlihat dari beberapa regulasi yang dimiliki Kota Bogor dalam pengendalian tembakau.

Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sejak tahun 2009. Selain itu Kota Bogor juga memiliki upaya pelarangan total segala bentuk Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok. Ditandainya dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang memuat hal tersebut sejak tahun 2015.

 

larangan-pemajangan-displai-produk-iklan-promosi-sponsor-rokok-bogor-2017

 

Guna meningkatkan upaya menekan konsumsi rokok dan mencegah perokok pemula, Kota Bogor mengatur pelarangan displai rokok sejak Oktober 2017. Upaya ini menjadikan Kota Bogor sebagai kota pertama yang melakukan pelarangan displai rokok di ritel-ritel.

Melihat perkembangan itu, No Tobacco Community berinisiatif melakukan monitor dan evaluasi kebijakan tersebut pada November hingga Desember 2017 pada 269 ritel modern di 6 kecamatan. Monitor dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, opini pengelola ritel dan efek pelarangan displai terhadap penjualan rokok.

 

larangan-pemajangan-displai-produk-iklan-promosi-sponsor-rokok-bogor-2017 x

 

Hasil monitor dan evaluasi yang didapat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan larangan displai rokok mencapai 82,8%. Indikator kepatuhan ini mencakup tidak adanya displai rokok, tidak adanya iklan rokok, tidak terdapat tanda/logo promosi rokok, tidak terdapat tanda sponsor rokok dan adanya tanda tulisan “di sini tersedia rokok.”

Kemudian 95,2% pengelola juga setuju bahwa pelarangan displai rokok berkontribusi dalam membentuk Kota Bogor yang ramah anak (Kota Layak Anak) dan 97,8% pun setuju bahwa anak-anak seharusnya tidak terpapar rokok.

Sebanyak 96,3% pengelola menyatakan mendukung regulasi pelarangan displai rokok dan 60,2% pengelola mengakui bahwa pelarangan displai rokok tidak memengaruhi penjualan rokok.

 

larangan-pemajangan-displai-produk-iklan-promosi-sponsor-rokok-bogor-2017 01

 

Berdasarkan hasil monitor dan evaluasi implementasi larangan pemajangan produk dan iklan, promosi dan sponsor rokok di tempat-tempat penjualan pada tahun 2017, No Tobacco Community menyampaikan beberapa rekomendasi.

Pertama, Kota Bogor harus membuat standarisasi penutupan displai rokok. Kedua, Kota Bogor harus mulai menerapkan sanksi pada pelanggar. Ketiga, regulasi pelarangan displai rokok ini juga harus diimplementasikan pada ritel tradisional. Keempat, monitor dan evaluasi regulasi ini harus dilakukan minimal 3 sampai 4 bulan sekali.

Siaran pers ini disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh No Tobacco Community pada 4 Mei 2018 di Balaikota Bogor. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *