Pelatihan Penyusunan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten

Sebanyak 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten mengikuti Pelatihan Penyusunan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Salak Padjajaran Hotel, Bogor, 8-10 Mei 2019. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama TheUnion, Asia Pasific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention (AP-CAT) dan LSM No Tobacco Community.

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kota Jawa Barat Banten 1

Direktur PTM Kemenkes RI Cut Putri Arianie mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar kabupaten/kota dapat memiliki regulasi KTR yang komprehensif guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok termasuk melarang iklan, promosi dan sponsor rokok.

Arianie juga menyampaikan bahwa regulasi KTR ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi perokok remaja. “Prevalensi perokok pada remaja (usia 10-18 tahun) semakin meningkat. Tahun 2018, angkanya naik menjadi 9,1 persen. Kami berharap tidak ada peningkatan lagi. Kami berharap Bapak/Ibu (peserta) turut memiliki andil menurunkan (angka tersebut),” ujar Arianie.

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kota Jawa Barat Banten 2

Wali Kota Bogor Bima Arya juga secara khusus memaparkan pengalamannya memimpin Kota Bogor dalam pengendalian tembakau. Bima menekankan, meskipun ada tantangan dari industri rokok, hal itu tidak menjadi soal karena dukungan yang kuat dari masyarakat.

“Kami berbagi kepada teman-teman bagaimana menyusun Perda KTR, membangun dukungan dari komunitas dan membangun dukungan dewan. Kota Bogor pun konsisten bergerak maju untuk KTR ini,” ujar Bima.

Bima juga menyampaikan bahwa rokok elektronik dan sisha juga sudah dilarang di Kota Bogor. Hal ini juga sejalan dengan hasil kajian dan rekomendasi dari World Health Organization dan BPOM RI yang menunjukkan bahwa kandungan rokok elektronik sangat berbahaya karena mengandung zat kimia yang memicu timbulnya penyakit kanker.

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kota Jawa Barat Banten 3

Wali Kota Depok Mohammad Idris juga turut menyampaikan pengalamannya. Idris menegaskan bahwa diperlukannya sikap tegas dari para pemangku kepentingan. “Harus dimulai dari political will, pimpinan dan pejabat daerah,” ujarnya.

Idris juga menuturkan bahwa dukungan masyarakat Kota Depok terhadap pelarangan displai penjualan rokok sudah mencapai 99,75 persen. Ia juga menegaskan bahwa Perda KTR dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok tidak mengurangi PAD. “Alhamdulillah, PAD Kota Depok tetap meningkat,” tegasnya.

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kota Jawa Barat Banten 4

Diharapkan pelatihan yang diikuti oleh 66 peserta perwakilan dari 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten ini dapat meningkatkan kemitraan dan jejaring untuk mensinergikan upaya pengendalian tembakau serta membangun kapasitas dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan KTR.

SUMBER : ANTARA | Media Bogor | Inilah Koran | Siaran Depok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *