Live Tweet The 5th ICTOH 2018 Diskusi Panel Hari Pertama

Kami hadir dalam The 5th Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) 2018. Kami melakukan live tweet pada semua sesi Diskusi Panel yang kami ikuti. Berikut ini adalah saduran live tweet dari @NoTC_ID pada Diskusi Panel hari pertama The 5th ICTOH 2018.

“Universitas Airlangga mempunyai prioritas dalam research dan community development di bidang kesehatan.” – Prof. Ir. Moch. Amin Alamsjah M.Si ., Ph.D

“Kita butuh komitmen dari semua pihak, bersatu untuk memecahkan masalah pertembakauan dan Penyakit Tidak Menular di Indonesia.” – Mr. Tara Singh Bam, The Union

We have to write our future where everyone enjoy a healthy and prosperous life.” – Mr. Tara Singh Bam

 

The 5th ICTOH 2018 Diskusi Panel

 

= = = = =

Prakata Kunci mewakili Menteri Kesehatan RI dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantono, M.Kes

“Marilah kita rapatkan barisan agar kita bisa bersama-sama untuk memperjuangkan pengendalian tembakau di negara tercinta ini.”

“Tingkatkan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan di kementerian dan lembaga yang dapat melarang iklan, menaikkan harga rokok dan produk tembakau lainnya.”

“Lakukan sosialisasi bahaya merokok dan adanya layanan berhenti merokok di lingkungan Bapak/Ibu sekalian baik sekasur, sesumur dan sepasar.”

“Manfaatkan pertemuan ini dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan masukan dan bahan bagi Bapak/Ibu dibawa pulang ke daerah masing-masing untuk melakukan advokasi dan sosialisasi, sekaligus mengembangkan studi atau penelitian untuk menyempurnakan kebijakan di daerah.”

“Jadilah panutan dalam menanamkan budaya dan norma sosial penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat – termasuk gaya hidup tidak merokok.”

= = = = =

Bima Arya S, Walikota Bogor menyampaikan “Pembelajaran dari Pelarangan Iklan Rokok Jual Eceran di Kota Bogor”

Kebijakan KTR di Kota Bogor : Perda No. 12 Th. 2009 tentang #KawasanTanpaRokok dan Perda No. 1 Th. 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Ketika regulasi sudah dikeluarkan, maka harus diiringi dengan law enforcement yang kuat, dipimpin oleh Kepala Daerah.”

“Mengawasi implementasi dari regulasi di lapangan itu penting.”

“Nonsense kalau pemerintah daerah takut kehilangan PAD karena melarang iklan rokok.”

“Zaman sekarang ini, lifestyle hidup sehat menjadi tren. Dari sana, para sponsor berebut mendanai event di Kota Bogor.”

“Ini bukan sekedar tentang pelarangan rokok (KTR). Ini soal membangun kesejahteraan dan Peradaban.”

= = = = =

Diskusi Panel “Pembelajaran dari Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah di Kota Medan” oleh Perwakilan Pemerintah Kota Medan

“Kota Medan memiliki Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang #KawasanTanpaRokok”

“Perda #KawasanTanpaRokok bertujuan untuk melindungi masyarakat”

“Menurut kami, kurikulum sekolah dasar harus memiliki muatan edukasi untuk hidup sehat tanpa rokok”

= = = = =

I.B Purwa Sidemen, Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Bali : “Pembelajaran dari Penerapan #KawasanTanpaRokok di Hotel dan Restoran di Kota Denpasar”

“Pelanggaran KTR di Hotel di Bali, dikenakan denda antara 500.000 hingga 2.500.000 rupiah.”

“Kalau pun ada smoking area, diletakkan sangat jauh. Bahkan ada hotel yang benar-benar 100% areanya tidak boleh merokok.”

“Tamu-tamu dari luar negeri sangat senang datang ke hotel yang menerapkan KTR, karena menjadi lebih sehat.”

= = = = =

“Implementasi KTR hadir untuk menekan prevalensi perokok pemula.” – dr. Theresia Sandra D. Ratih, MHA

“Kita harus advokasi dan sosialisasi bagi daerah yang belum memiliki kebijakan KTR.” – dr. Sandra

“Kita juga harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi rokok.” – dr. Sandra

“Jangan lupa, @KemenkesRI punya Quit Line @layanan_ubm di 0-800-177-6565” – dr. Sandra

= = = = =

“Universitas Airlangga tidak menerima / bekerja sama dengan beasiswa yang memiliki keterkaitan dengan industri rokok.” – Wakil Rektor III Universitas Airlangga

“Bila ada dosen atau staff yang merokok di UNAIR, maka Dewan Etika akan turun tangan menindaklanjuti.” – Wakil Rektor III Universitas Airlangga

“Seluruh wilayah kampus UNAIR adalah Kawasan Tanpa Rokok. Kami tidak menyediakan ruang untuk merokok.” – Wakil Rektor III Univ. Airlangga

= = = = =

“Pengendalian produk tembakau memberikan multiplier effect pada pencapaian keseluruhan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)” – Bappenas

“Target 2019: Menurunkan persentase merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 5,4%.”

“Upaya pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan menjadi prioritas pembangunan nasional kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018”

“Bappenas sudah menyampaikan pandangan kepada Presiden @jokowi untuk menolak pembahasan RUU Pertembakauan”

= = = = =

“Kami mengajak teman-teman melihat persoalan rokok dari perspektif anak.” – Lenny Nurhayati Rosalin, M.Sc Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA

“Perlindungan anak adalah investasi masa depan”

“Bagaimana Indonesia akan mempunya Sumber Daya Manusia yang kuat jika sejak anak-anak mereka tidak terlindungi dari rokok?” – Lenny Rosalin

“Di era otonomi daerah, Konvensi Hak Anak diimplementasikan ke dalam “Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak”, dalam bentuk Kabupaten/Kota Layak Anak”

“Salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah adanya Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok.”

= = = = =

Dina Kania, S.H., LLM mewakili World Health Organization memaparkan “Sustainable Development Goals and Tobacco Control Expectations”

“SDGs memiliki 17 tujuan yang sangat komprehensif sebagai tindak lanjut dari Millenium Development Goals (MDGs)”

“21% of NCD death between age 30-69 were tobacco related death. Itulah kenapa pengendalian tembakau masuk ke dalam SDGs”

“Implementation of Framework Convention on Tobacco Control is critical to achieving Sustainable Development Goals”

“Pada intinya, pengendalian tembakau (FCTC) memiliki pengaruh dalam mencapai seluruh 17 poin dalam SDGs”

“Pengendalian tembakau harus diperhatikan oleh seluruh Kementerian. Tidak hanya Kementerian Kesehatan. Harus masuk ke national and local priority setting.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *