Hasil Pembinaan dan Pengawasan Larangan Displai, Iklan dan Promosi Rokok di Kota Depok

Sejak tahun 2014, Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Menyusul pada 19 September 2018, Walikota Depok mengeluarkan Surat Edaran untuk melarang displai penjualan produk rokok, serta pelarangan iklan dan promosi rokok di tempat-tempat penjualan. Surat Edaran tersebut mulai dikirimkan ke seluruh ritel modern di Kota Depok pada 25 September 2018.

Guna menindaklanjuti implementasi Perda KTR dan surat edaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok (Satpol PP) melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada 22-23 Oktober 2018. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan mendatangi ritel-ritel modern di 11 kecamatan di Kota Depok. Dalam kegiatan ini, 55 anggota Satpol PP juga didampingi oleh Dinas Kesehatan, Trantib dari masing-masing kecamatan dan LSM No Tobacco Community.

 

Hasil Pembinaan dan Pengawasan Larangan Displai, Iklan dan Promosi Rokok di Kota Depok 1

 

Tercatat ada 105 ritel dari 11 kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan implementasi Perda KTR dan pelarangan displai penjualan produk rokok ini. Berikut detail hasil yang kami temui:

1- Terdapat 62 ritel yang masih memperlihatkan displai produk rokok (59%)
2- Terdapat 70 ritel yang masih menampilkan iklan rokok (66.7%)
3- Terdapat 35 ritel yang masih menampilkan promosi rokok (33.3%)
4- Terdapat 7 ritel yang masih menampilkan sponsor rokok (6.7%)
5- Terdapat 23 ritel yang sudah menggunakan tulisan “Tersedia Rokok” (21.9%)

Total Kepatuhan ritel yang ditemukan mencapai 24 ritel (22.9%) 

 

Hasil Pembinaan dan Pengawasan Larangan Displai, Iklan dan Promosi Rokok di Kota Depok 2

 

Ketua No Tobacco Community Bambang Priyono menyatakan, melihat hasil tersebut dengan rendahnya tingkat kepatuhan ritel modern adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan. “Selain pembinaan dan pengawasan, monitor dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala,” ujar Bambang.

Pada tahap ini, para pelanggar belum dijatuhi sanksi namun diberikan BAP Pembinaan dan Pengawasan. “Selanjutnya diharapkan bisa diterapkan sanksi yang tegas sesuai perda kepada para pengelola usaha yang masih belum patuh pada aturan tersebut,” tegas Bambang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *